Mayoritas Publik Merasa Teralienasi Secara Politik di Indonesia

Alienasi politik (political alienation) adalah sebuah kondisi di mana publik memiliki perasaan terasingkan (estrangement) dari sistem politik. Dalam alienasi poltik terdapat dua kondisi: a. publik merasa kapasitasnya sebagai warga negara diamputasi oleh sistem, b. kemudian memilih untuk menjauhkan diri karena menilai, mereka tidak dianggap lagi sebagai entitas politik. Kondisi pertama dipaksakan oleh sistem dan kondisi kedua adalah pilihan publik untuk menjauhkan diri dari sistem politik. Keadaan ini bisa mengarah pada terbentuknya kondisi anomie atau normlessnees, sebuah kondisi pelemahan atau kehancuran moral publik mengenai demokrasi atau sistem politik secara umum. Rendahnya Efikasi Politik, dapat memberikan sumbangan pada perasaan terasingkan tersebut. 

Bentuk alienasi itu dapat dilihat dalam temuan Indopol Survey & Consulting melalui sebuah survei nasional yang dilaksanakan pada 5-10 Februari 2024 yang lalu.

Untuk menemukan indikasi adanya political alienation di Indonesia, Indopol Survey & Consulting merancang beberapa pernyataan yang akan direspon oelh responden dengan “Ya dan Tidak” sebagai bentuk “pembenaran dan penyangkalan” atas pernyataan yang diberikan, yang akan mengungkap adanya perasaaan terasingkan secara politis tersebut.

Pernyataa-pernyataan yang diajukan dapat di lihat pada grafis berikut.

Pernyataan pertama adalah tentang kepedulian pemerintah terhadap keadaan mereka. Indopol Survey & Consulting menemukan bahwa 53,71% publik menganggap Pemerintah tidak punya kepedulian terhadap nasib mereka sebagai rakyat. Dan 46,29%  menganggap pertanyaan yang diajukan tidak bernilai benar.

   Persoalan kesenjangan juga akan membentuk alienasi terhadap politik dan sistem politik, yang secara sederhana, agar dapat menangkap sentimen publik yang dinyatakan dalam pernyataan "yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin". Sebanyak  67,34% menyatakan bahwa kondisi tersebut benar adanya (bandingkan dengan kondisi real ekonomi dengan tingkat pertumbuhan positif sebesar 5,04% pada kuartal IV 2023, dan angka inflasi 2023 yang hanya sebesar 2,61%). Sedangkan 32,66% responden menganggap pernyataan tersebut tidak benar. 

Tinggi/rendahnya tingkat keterlibatan warga dalam urusan-urusan publik dapat menimbulkan alienasi politik. Perasaan terasingkan akan muncul apabila publik merasa tidak dilibatkan dalam banyak masalah publik. Publik merasa tidak dilibatkan dengan urusan publik di sekitar mereka (55,16%); sedangkan 44,84% menganggap mereka masih dilibatkan dalam urusan publik oleh pemerintah.

Jika publik merasa tidak dianggap penting dalam banyak urusan publik, diabaikan peran dan kapasitas politiknya, maka perasaan teralienasi tersebut juga bisa semakin meningkat. Temuan survei menunjukkan, bahwa sebagai "orang biasa", 54,27% responden merasa tidak dianggap penting oleh pemerintah dan sistem politik. Meskipun 45,73% masih merasa bahwa "rakyat" masih dianggap penting oleh pemerintah dan sistem politiknya. 

Gerakan kelompok-kelompok special interest, dalam hal ini partai politik, pengusaha, dan kelompok-kelompok opurtunis lainnya, terutama dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan perasaan teralienasi pada publik. Pada survei nasional ini, Indopol Survey & Consulting menemukan  sebanyak 62,98% publik menganggap mereka hanya dimanfaatkan oleh kelompok berpunya untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Hanya 37,02% responden yang menganggap pernyataan tersebut tidak benar.

 Laporan survei ini tentu saja belum menyajikan kajian yang utuh tentang kondisi alienasi politik di Indonesia. Dalam tulisan lain, kami akan mencoba memberikan analisis tentang kondisi teralineasi tersebut berdasarkan temuan survei nasional Indopol Survey & Consulting.

*Grafis disiapkan oleh Risma Pratiwi.