Politik Ruang Hijau: Urgensi Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Kota Berkelanjutan

Di tengah deru pembangunan infrastruktur yang masif—mulai dari jalan tol hingga gedung pencakar langit—sering kali ada satu aspek krusial yang terpinggirkan dalam diskursus tata kota nasional: Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan taman dan hutan kota bukan sekadar ornamen estetika untuk mempercantik wajah kota, melainkan sebuah kebutuhan politik ekologis yang menyangkut hak asasi warga negara atas lingkungan yang sehat.

JurnalIndoPol menyoroti bahwa ketimpangan antara laju betonisasi dan penyediaan lahan serapan air telah menciptakan bom waktu ekologis di berbagai kota besar di Indonesia. Banjir tahunan, peningkatan suhu mikro (urban heat island), dan polusi udara yang memburuk adalah indikator nyata dari kegagalan manajemen ruang. Namun, solusi untuk masalah ini tidak bisa hanya dibebankan pada pundak pemerintah daerah; diperlukan model partisipasi baru yang melibatkan komunitas akar rumput.

RTH Sebagai Aset Strategis dan Isu Politik

Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia sebenarnya telah mengamanatkan proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. Namun, realitas di lapangan menunjukkan angka yang jauh dari target. Lahan hijau sering kali kalah dalam “pertarungan politik” melawan kepentingan komersial dan industri properti. Tanah kosong dianggap sebagai aset tidur yang tidak produktif secara ekonomi jika tidak dibangun ruko atau apartemen.

Padahal, pandangan tersebut cacat secara fundamental. RTH memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang tak ternilai, mulai dari mitigasi bencana banjir yang menelan biaya triliunan rupiah hingga pengurangan biaya kesehatan masyarakat akibat penyakit pernapasan dan stres. Oleh karena itu, mempertahankan sejengkal tanah untuk tetap hijau adalah sebuah tindakan politik. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Kekuatan Komunitas Akar Rumput (Grassroots)

Ketika birokrasi pemerintah lambat bergerak karena kendala anggaran atau regulasi yang tumpang tindih, inisiatif masyarakat sipil sering kali menjadi garda terdepan. Fenomena Urban Farming (pertanian kota) dan pengelolaan taman mandiri adalah bukti bahwa warga memiliki kapasitas untuk mengelola ruang publik mereka sendiri.

Kita perlu melihat melampaui batas administratif untuk mempelajari model pengelolaan yang sukses. Banyak referensi global menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan sering kali dimulai dari gerakan kecil warga lokal yang peduli terhadap sejarah dan ekologi wilayahnya. Sebagai contoh studi kasus, model pengelolaan lahan yang diterapkan oleh komunitas seperti lilaccitygardens memberikan perspektif menarik tentang bagaimana sebuah situs tidak hanya dipertahankan sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan interaksi sosial.

Model semacam yang dipraktikkan oleh lilaccitygardens menekankan bahwa transparansi, visi bersama, dan keterlibatan sukarelawan adalah modal sosial yang lebih kuat daripada sekadar kucuran dana APBD. Indonesia perlu mengadopsi semangat serupa, di mana taman-taman kampung atau lahan tidur dikelola secara kolektif oleh warga (Community-Based Management), sehingga tercipta rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat. Tanpa rasa memiliki ini, fasilitas publik yang dibangun pemerintah sering kali berakhir terbengkalai atau rusak karena vandalisme.

Dimensi Sosiologis Taman Kota

Dalam sosiologi perkotaan, taman berfungsi sebagai “ruang ketiga” (third place)—ruang netral di luar rumah dan tempat kerja. Di sinilah interaksi sosial lintas kelas terjadi. Di taman kota, seorang direktur perusahaan bisa duduk di bangku yang sama dengan pedagang kaki lima. Sekat-sekat sosial ekonomi yang tebal runtuh di ruang terbuka hijau.

Kehilangan ruang hijau berarti kehilangan ruang demokrasi. Ketika kota hanya dipenuhi oleh mal dan pusat perbelanjaan, interaksi sosial menjadi transaksional; warga harus “membayar” (membeli kopi atau tiket masuk) hanya untuk bisa duduk dan bercengkrama. Inilah mengapa perjuangan mempertahankan ruang hijau adalah juga perjuangan untuk mempertahankan inklusivitas sosial. Kebijakan tata kota yang mengabaikan penyediaan taman publik sama saja dengan mendukung segregasi sosial dan meminggirkan warga yang tidak mampu mengakses hiburan berbayar.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma dari “Pembangun Taman” menjadi “Fasilitator Komunitas”. Anggaran tidak harus selalu digunakan untuk pengadaan fisik oleh kontraktor, tetapi bisa dialokasikan untuk hibah kompetitif bagi komunitas warga yang memiliki proposal pengelolaan lahan hijau.

Insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) juga bisa diberikan kepada pemilik lahan privat yang bersedia mendedikasikan sebagian tanahnya untuk fungsi publik atau RTH. Kolaborasi antara sektor privat, pemerintah, dan komunitas adalah kunci.

Kesimpulan

Menanam pohon dan mempertahankan lahan hijau di tengah kota adalah investasi politik jangka panjang. Ia tidak menghasilkan keuntungan instan yang bisa dipanen dalam satu siklus pemilu, tetapi ia mewariskan kota yang layak huni bagi generasi mendatang.

Sudah saatnya isu lingkungan masuk ke dalam arus utama perbincangan politik kita. Bukan sebagai jargon kampanye semata, tetapi sebagai indikator kinerja utama (KPI) bagi para pemimpin daerah. Kita membutuhkan lebih banyak inisiatif warga yang berani, lebih banyak kebijakan yang pro-lingkungan, dan lebih banyak ruang di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan secara harmonis.